Home / Hukum / Pakai Air Untuk Laundry Tanpa Ijin Bisa Didenda 5 Miliar
laundry didenda 5 miliar

Pakai Air Untuk Laundry Tanpa Ijin Bisa Didenda 5 Miliar

Bagikan Sekarang!

Di akhir masa jabatan anggota DPR periode 2014-2019, terdapat sejumlah Rancangan Undang-Undang (RUU) yang disahkan menjadi undang-undang. Salah satunya adalah Undang-Undang Sumber Daya Air (UU SDA), yang mengatur sejumlah hal.

Terdapat beberapa aturan yang dalam regulasi baru itu, mulai dari pemanfaatan air, perizinan, hingga ancaman pidana bagi mereka yang melanggar. Dalam UU itu, disebutkan bahwa bagi mereka yang menggunakan air untuk usaha tanpa izin bisa dijerat pidana dan denda Rp. 1 miliar hingga Rp. 5 miliar.

“Apakah pembicaraan tingkat II pengambilan keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Sumber Daya Air dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang?,” Tanya pimpinan rapat Fahri Hamzah kepada seluruh Anggota DPR yang disambut ketukan palu sidang tanda persetujuan.

Dengan disahkannya UU SDA tersebut, sedikit banyak akan berpengaruh pada para pengusaha laundry. Pasalnya, ada ketentuan perijinan ketika menggunakan sumber air untuk usaha laundry. Ijin pemanfaatan sumber daya air untuk usaha dikeluarkan jika hanya kebutuhan air warga sehari-hari dan pertanian tercukupi.

Dalam Pasal 47 UU SDA ditegaskan, penggunaan sumber daya air untuk usaha bisa diselenggarakan apabila air untuk kebutuhkan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat telah terpenuhi serta sepanjang ketersediaan air masih tercukupi. Jadi, kebutuhan rakyat terpenuhi, kemudian masih ada sisa, baru boleh digunakan untuk usaha.

Selain perizinan, UU itu juga mengatur soal ancaman pidana. Salah satunya Pasal 70 huruf c menyatakan, setiap orang yang dengan sengaja melakukan penggunaan sumber daya air untuk kebutuhan usaha tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) dipidana dengan penjara paling singkat setahun dan paling lama 5 tahun dan denda paling sedikit Rp1 miliar dan paling banyak Rp5 miliar.

“Itu juga berlaku bagi mereka yang melakukan kegiatan konstruksi dan nonkontruksi pada sumber air tanpa memperoleh izin dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah,” ujar anggota Komisi V Sungkono kepada wartawan usai rapat.

Ke depan, bisa jadi untuk setiap bisnis laundry yang mengajukan perijinan usaha, akan disertai survey kelayakan dan kecukupan sumber daya air untuk mengeluarkan ijin usahanya.

Semoga saja, hal ini tidak lantas menjadikan momok yang menakutkan dan tidak membebani masyarakat yang ingin membuka usaha laundry.

Bagikan Sekarang!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

shares